Rabu, 23 April 2014 - 15:31:25 WIB
Jumlah dan Kualitas Guru di Aceh Masih Rendah

BANDA ACEH - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar merasa prihatin tentang mutu pendidikan di Aceh. Selain masih kurangnya tenaga pengajar, mutu guru juga masih dibawah standar.  “Ini bisa dilihat dari peserta tes CPNS honorer K2, tenaga guru banyak yang tidak lulus,” ujarnya saat membuka Seminar Peran Guru dalam Gerakan Reformasi Birokrasi di Banda Aceh, 25 Maret 2014.
 
Dalam seminar yang diikuti oleh 120 orang dari anggota PGRI, Kepala Sekolah se kota Banda Aceh, serta tokoh pendidikan itu, mantan Wagub Aceh itu mensinyalir bahwa hal tersebut disebabkan pola lama dalam rekruitmen tenaga guru yang tidak professional. Rekruitmen guru dan CPNS pada umumnya tidak berdasarkan merit system dan diwarnai KKN, banyak terjadi di berbagai daerah, tidak hanya di Aceh.
 
Untuk itu,  Menteri menekankan perlunya dilakukan perubahan dalam penerimaan tenaga guru. Kalau begini terus, bangsa ini tidak akan maju. Selain itu, guru yang sudah masuk PNS harus meningkatkan kemampuannya.
 
Dia mengambil contoh, ada  seorang guru sudah lebih dari 10 tahun mengajar, tetapi tidak pernah beli buku. Artinya tidak ada upaya meningkatkan ilmu pengetahuannya. Padahal seorang guru harus lebih maju dari profesi yang lain, sehingga harus meningkatkan kualitas dirinya.  Karena itu pemerintah daerah diminta memperhatikan kualitas guru dan tenaga pendidik lainnya. “Seorang guru harus dites kompetensinya, tidak boleh tidak,” imbuh Azwar Abubakar.
 
Lebih dari itu, guru harus betul-betul menguasai materi bidang studi yang diajarkan. Kalau ditetapkan bahwa setiap guru harus membuat makalah, filosifinya bahwa dalam kenaikan pangkat harus meningkatkan kompetensi. Jangan sampai konsultan yang membuat makalah.
 
Menanggapi pertanyaan bahwa ada Peraturan Menteri PANRB yang sangat memberatkan guru, Menteri menegaskan bahwa hal itu tidak benar. Kementerian PANRB, lanjutnya, harus merumuskan kinerja aparatur untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Semua harus dibuat standar minimal, apa yang harus diperbuat oleh seorang aparatur, termasuk guru di dalamnya. “Kita tidak ingin seorang guru tersiksa karena ketidakmampuan,” ujarnya.
 
Dalam hal ini pemerintah juga minta masukan kepada PGRI. Misalnya, kalau ada suatu peraturan yang harus diubah, tentu akan diperhatikan. Yang penting semua itu bermuara pada peningkatakan daya saing bangsa.


Berita Terkait #

Apycom jQuery Menus